JPNN.com 
Implikasi Keputusan MK
Banyak Parpol Oleng, Terancam Tak Ikut Pemilu 2019
Patut diduga keputusan MK karena adanya intervensi dari kelompok tertentu.
Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017.
"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," ujar Ketua MK Arief Hidayat, membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (11/1).
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Boni Jebarus menilai keputusan MK telah mengacaukan seluruh jadwal dan tahapan Pemilu yang disusun secara baik oleh lembaga penyelengara Pemilu.
"Momen putusan MK ini tidak tepat,” tegas Boni ketika dihubungi JPNN.com, Sabtu (13/1) dini hari.
Anggota DPRD NTT Boni Jebarus
Lebih lanjut, kader muda Partai Demokrat ini mengatakan patut diduga keputusan MK tersebut terindikasi adanya intervensi dari kelompok tertentu.
“Ini ibarat orang siap menikah tapi dibatalkan dengan adanya persyaratan lainnya. Kan kacau semuanya,” kritik politikus muda asal NTT ini.
Menurut Boni, keputusan MK ini mengacaukan jadwal Pemilu yang sudah disiapkan oleh KPU dan sudah berjalan secara baik. Momen putusan MK ini tidak tepat.
- Konflik Israel-Iran Memanas, Airlangga: Parpol Perlu Bersatu
- Airlangga Dinilai jadi Tokoh Kunci Melonjaknya Suara Golkar
- Caleg Golkar: Demi Keterwakilan Perempuan, Petinggi Parpol Perlu Ambil Langkah Progresif
- KPU Ingatkan Peserta Pemilu soal Laporan Dana Kampanye, Ada Ancaman Pidana
- Update Real Count KPU 19 Februari: Daftar 9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold, PSI Belum Masuk
- PSI Minta PPATK Transparan soal Aliran Dana dari Luar Negeri ke 21 Parpol
