Banyak Tenaga Honorer tak Tahu Tugasnya, Hanya Duduk Saja
Sebab, untuk proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK belum dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
“Dalam petunjuk teknis itu, Pasal 99 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa pegawai honorer ini masih dapat dipertahankan hingga 5 tahun ke depan. Artinya, pegawai honorer yang ada ini masih tetap dipertahankan hingga 5 tahun ke depannya,” kata Sabri kepada media ini saat dikonfirmasi.
Menurutnya, PPPK ini sebagai alternatif pengisian jabatan di setiap perangkat daerah. ASN itu wajib menjalankan tugas-tugas jabatan yang ada di organisasi pemerintahan. ASN ini terbagi menjadi dua. Yakni, ASN sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS. Nah, yang non-PNS ini disebut PPPK.
“Untuk batasan usia, di PPPK setahun sebelum masa pensiun masih boleh diterima. Meskipun sebagai solusi, tapi tetap wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur,” ujarnya. (oya/lim)
Kabupaten Nunukan tahun ini tidak akan melakukan rekrutmen PPPK dan juga tidak merekrut honorer baru.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Honorer jadi PPPK 2024: Pemkot Berkomitmen Tidak Ada Satu pun Tertinggal, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Pemkot Banda Aceh Usulkan 1.246 Formasi ASN pada 2024
- Usulan Formasi CPNS dan PPPK Banda Aceh Disetujui MenPAN-RB
- 20 PPPK BPJPH Dilantik, Aqil Irham: Terapkan Nilai-Nilai AKHLAK dalam Bertugas
- Ratusan Honorer Diusulkan jadi PPPK 2024 Jalur Khusus, Apa Maksudnya?