Batas Minimal Luas Rumah Untungkan Masyarakat

Sementara mantan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari yang juga hadir dalam sidang tersebut menyatakan, penetapan luas lantai per orang  sebagai kebijakan yang kurang tepat. "Karena akan mempersulit kaum duafa memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.

Meski demikian dia menganjurkan agar program rumah bagi masyarakat ini dilanjutkan kembali. Jika peraturan tersebut tidak dapat diubah lagi, maka setidaknya MK bisa memberikan tenggang waktu atau masa transisi sehingga rumah di bawah tipe 36 meter persegi yang dibangun para pengembang bisa terjual.

"Kalau tidak ada masa tenggang dalam pelaksanaan pasal ini, dikhawatirkan ada kerugian nasional di sektor perumahan. Paling tidak penundaannya minimal lima tahun," tandasnya.

Sebelumnya Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menggugat Pasal 22 ayat (3) UU PKP yang mengatur pembatasan luas rumah minimal 36 meter persegi. Menurut APERSI, ketentuan itu melanggar UUD 1945 karena menyulitkan warga negara untuk mendapat rumah hunian yang layak sesuai kemampuan keuangan. (Esy/jpnn)