Bawaslu Pertanyakan Keseriusan Pemda Siapkan Dana Pengawasan
Abhan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawal penganggaran tersebut. ’’Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan,’’ tuturnya.
Sebelumnya, keluhan serupa disampaikan KPU RI. Hingga kemarin baru 14 daerah yang sudah menyepakati anggarannya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah dijanjikan pemerintah pusat bahwa penandatanganan dilaksanakan selambatnya pertengahan Juli.
Saat dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran tidak akan menjadi persoalan. Sebab, pemerintah sudah mengingatkan pemda peserta pilkada sejak lama.
’’Kan jauh-jauh hari sudah kita sampaikan (ke daerah) untuk persiapan. Kemarin (Pilkada 2017) aman-aman saja, 269 daerah (Pilkada 2015) juga lancar,’’ katanya. (far/c15/fat)
Proses penganggaran dana pengawasan Pilkada 2018 berjalan sangat lambat. Dari 171 daerah yang menggelar pilkada 2018, baru satu yang sudah menandatangani
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Begini Nasib Anggota Bawaslu Kepri Setelah Kedapatan Pakai Narkoba
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar
- Pemprov PBD Mengalokasikan Rp 10 Miliar untuk Kampus Unsar
- Bawaslu Segera Seleksi Panwascam Untuk Pilkada 2024