Bawaslu Pertanyakan Keseriusan Pemda Siapkan Dana Pengawasan

Abhan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawal penganggaran tersebut. ’’Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan,’’ tuturnya.
Sebelumnya, keluhan serupa disampaikan KPU RI. Hingga kemarin baru 14 daerah yang sudah menyepakati anggarannya.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya sudah dijanjikan pemerintah pusat bahwa penandatanganan dilaksanakan selambatnya pertengahan Juli.
Saat dikonfirmasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa anggaran tidak akan menjadi persoalan. Sebab, pemerintah sudah mengingatkan pemda peserta pilkada sejak lama.
’’Kan jauh-jauh hari sudah kita sampaikan (ke daerah) untuk persiapan. Kemarin (Pilkada 2017) aman-aman saja, 269 daerah (Pilkada 2015) juga lancar,’’ katanya. (far/c15/fat)
Proses penganggaran dana pengawasan Pilkada 2018 berjalan sangat lambat. Dari 171 daerah yang menggelar pilkada 2018, baru satu yang sudah menandatangani
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- Herman Deru Siapkan Bantuan Rp 50 Miliar untuk Pemerataan Pembangunan di Musi Rawas
- 4.000 ASN Rejang Lebong segera Terima TPP, Anggaran Sudah Disiapkan
- OTT Dugaan Politik Uang PSU Pilkada Serang, Bawaslu Sita Barbuk Uang & HP
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang
- Bawaslu RI Turun Langsung Awasi PSU Pilkada Serang, Ada Temuan Pelanggaran