BBM Dibatasi, PDIP Sebut Pemerintah Tak Konsisten
Senin, 23 April 2012 – 17:41 WIB
Dia menyatakan, bisa saja dana dari Balsem diambil Rp10 triliun untuk menambah kesiapan infrastruktur BBG.
“Padahal balsem itu tidak akan digunakan untuk Balsem karena BBM tak naik. Kenapa kita mau melakukan penghematan rumit, padahal uang ada. Kenapa harus paksa konsumen di pertamax. Kenapa tidak lakukan skenario konversi ke gas. Ambillah balsem untuk bagun infrastruktur SPBU untuk gas,” ujarnya.
Daryatmo menambahkan, dari berbagai hasil survei, ternyata penggunaan BBM bersubsidi itu tepat sasaran. “Kita tidak ingin, kategori pembatasan BBM menjadi jalan bagi legitimasi atau menghindari rencana untuk menertibkan ketidakpatutan atau penyelewengan BBM subsidi,” katanya di kesempatan sama.
Ia mengatakan, terkait rencana pemerintah yang ingin melakukan pembatasan, ada tiga hal yang perlu disampaikan. Yakni, kata dia, Pertamina siap laksanakan, tapi ketika rapat dengan Komisi VII mereka butuh persiapan tiga bulan sejak Perpres ditandatangani nanti. Hiswana Migas, menurut dia, paling tidak butuh waktu enam bulan. Sedangkan lembaga konsumen, lanjut dia, menyatakan penolakan dan ketidakcocokan. (boy/jpnn)
JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan kebijakan konversi Bahan Bakar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Lippo Cikarang Vatatkan Pra-Penjualan Rp 325 Miliar, Total Pendapatan Naik 175 Persen
- Begini Cara Mengajukan Keberatan ke Bea Cukai, Mohon Disimak!
- Panen Raya, Bulog Serap 3.000 Ton GKP Per Hari
- BRImo & Sabrina Sabet Penghargaan Bergengsi
- Srikandi BUMN Gelar Edukasi Terkait Investasi Properti
- Menko Airlangga Sebut Indonesia Negara ASEAN Pertama Jadi Anggota OECD