Begini Jawaban Calon Anggota Bawaslu Soal Deparpolisasi

jpnn.com, JAKARTA - Para calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) umumnya tidak setuju, jika peran partai politik ditiadakan (deparpolisasi) di Indonesia. Karena partai politik selama ini merupakan roh dari demokrasi di Indonesia.
Pandangan tersebut setidaknya dikemukakan Fritz Edward Siregar, salah seorang calon anggota Bawaslu yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
"Parpol adalah pilar demokrasi, di Indonesia hak-hak politik diterjemahkan. Parpol itu menjadi bagian, bagaimana kita menggerakkannya. Jadi saya tidak setuju ada isu deparpolisasi di Indonesia," ujar Fritz di hadapan anggota Komisi II.
Selain Fritz, calon anggota Bawaslu lainnya Mohammad Nadjib, juga berpandangan senada. Menurutnya, keberadaan partai politik sangat penting untuk membangun demokrasi.
Karena itu, keberadaan parpol di Indonesia kata Nadjib, harus terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan demokrasi yang diimpikan mayoritas rakyat Indonesia.
"Saya sepakat parpol niscaya dalam demokrasi. Parpol harus kuat dan profesional, eksistensinya harus dipertahankan," ucap Nadjib.
Para calon anggota Bawaslu ini mengutarakan pendapat masing-masing, setelah sebelumnya anggota DPR Arteria Dahlan menanyakan pendapat mereka terkait deparpolisasi.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini menanyakan hal tersebut, setelah sebelumnya wacana deparpolisasi mengemuka akibat ulah segelintir oknum.
Para calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) umumnya tidak setuju, jika peran partai politik ditiadakan (deparpolisasi) di Indonesia. Karena
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan