JPNN.com 
Begini Rangkaian Pemberhentian Suharso dari Jabatan Ketum PPP
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan memaparkan rangkaian proses pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
Menurutnya, pemberhentian berawal dari kontroversi pernyataan Suharso soal amplop bagi kiai merupakan politik uang.
Karena timbul kontroversi, tiga majelis tinggi PPP lantas menyurati Suharso. Yakni, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Kehormatan.
Dalam suratnya ketiga majelis tinggi meminta agar Suharso mundur dari jabatan ketua umum.
Surat yang dikirimkan bukan hanya sekali, tetapi tiga kali.
Namun, Suharso tak kunjung membalas surat tersebut.
"Dengan berat hati tiga majelis tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, tertanggal 30 Agustus 2022."
"Fatwa majelis memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," ujar Usman dalam keterangannya, Senin (5/9).
Begini rangkaian pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- Usut Kasus Dugaan Politik Uang, Bawaslu Jakpus Panggil 2 Caleg Demokrat Besok
- Demokrat Hormati Bawaslu Proses Anggotanya yang Diduga Bermain Politik Uang
- Dugaan Politik Uang 2 Caleg Demokrat di DKI, Perludem Minta Bawaslu Tegas
- Bawaslu Temukan Dua Laporan Soal Politik Uang di Surabaya
- Bawaslu Cianjur Masih Mendalami Peran ASN yang Terjaring OTT Kasus Politik Uang
- ASN Kena OTT Kasus Politik Uang, Bupati Cianjur Prihatin dan Minta Bawaslu Usut Tuntas
