Begini Respons HNW Terkait Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin
Meskipun masih terdapat beberapa evaluasi, kata Hidayat, keseluruhan bansos berhasil disalurkan kepada lebih dari 95 persen keluarga penerima manfaat.
Jika Ditjen PFM dihapus dan programnya dileburkan ke struktur Kemensos lain, HNW khawatir akan ada penyesuaian dan adaptasi.
Dengan begitu, penyaluran bansos terkendala dan waktu makin panjang.
Sementara itu, jumlah rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat dan keperluannya bertambah.
“Apalagi Bu Menteri Sosial ketika menjelaskan ke Komisi VIII DPR terkait konsep peleburan bansos dari Ditjen PFM ke ditjen lain sangat abstrak dan menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR,'' ujar Hidayat.
Mensos hingga diminta untuk menyampaikan kembali secara tertulis dan lebih sistematis. Selain itu, akan dilaksanakan FGD khusus untuk membahas dan merumuskan masalah tersebut.
HNW yang juga wakil ketua Majelis Syura PKS ini mendesak menteri sosial lebih fokus mengatasi beragam persoalan di Kemensos dan tidak menghapuskan Ditjen PFM.
Kemudian, mencari bentuk baru penyaluran bansos yang masih spekulatif di tengah kondis Covid-19.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi
- Hadiri Peluncuran Koperasi KTNM, Fadel Muhammad Sampaikan Sejumlah Harapan
- Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Abdul Karim Ingin Indonesia Segera Buka Kedubes di Rwanda
- Yandri Susanto MPR Optimistis Timnas U-23 Indonesia Kalahkan Uzbeskistan