Bekasi Antisipasi Migrasi PSK Eks Kalijodo

Bekasi Antisipasi Migrasi PSK Eks Kalijodo
Bekasi Antisipasi Migrasi PSK Eks Kalijodo

jpnn.com - BEKASI - Rencana Pemprov DKI menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo membuat Pemerintah Kota Bekasi waswas. Pasalnya,  para pekerja seks komersial (PSK) yang ada di sana dikhawatirkan bakal beramai-ramai hijrah ke Bekasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Agus Darma mengatakan, langkah antisipasi akan dilakukan untuk mencegah migrasi PSK tersebut. ”Kami antisipasi dari sekarang. Khawatir Kota Bekasi menjadi sasaran daerah singgah para PSK. Karena kejadian ini sudah biasa ditemukan apabila lokalisasinya digusur Pemprov DKI Jakarta,” kata Agus Darma kepada INDOPOS, Rabu (17/2).

Loncatan paling cepat, kata Agus, biasanya ke daerah penyangga atau perbatasan. Mereka akan memilih daerah seperti Kecamatan Medan Satria dan Kecamatan Pondok Gede untuk menetap. ”Karena kedua daerah itu banyak kamar kos dan tempatnya berdekatan dengan Jakarta,” ujarnya.

Agus mengaku, Kota Bekasi selalu menjadi daerah pilihan bagi gembel dan pengemis (Gepeng) bila lahannya di DKI Jakarta digusur. Dia mengkhawatirkan, jumlah PSK yang ada di Kota Bekasi semakin banyak dari sebelumnya. ”Terakhir kami data ada 40 PSK yang terjaring Satpol PP. Dan hanya 20 PSK yang kami bina, sisanya ada yang kami pulangkan ke daerah asalnya,” katanya.

Agus mengaku dalam binaan puluhan PSK itu, langsung dibiayai oleh Kementerian Sosial. Sebab, pada APBD Kota Bekasi belum ada alokasi binaan para PSK. Termasuk pihaknya belum memiliki rumah singgah. ”Selama mereka dibina diberikan pelatihan kerajinan. Dan semuanya dibiayai pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Bekasi Selatan, Tajudin mengaku, wilayahnya memang banyak dikelilingi sejumlah pub dan karoke. Sebab, wilayah yang dipimpinnya itu berada di pusat kota. Dengan begitu, dia bersama jajaran Babinsa akan melakukan pengawasan. ”Terutama di sejumlah pusat karoke. Kalau yang menyalahi fungsinya akan kami tindak,” jelasnya.

Tajudin juga berharap, langkahnya ini tetap harus melibatkan peran serta masyarakat. Sebab, bila masyarakatnya sendiri tidak tanggap, maka dikhawatirkan bisa kecolongan. ”Kami akan kordinasikan ke jajaran kami untuk mengambil tindakan antsipasi,” tandasnya. (dny/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News