Bela Newmont, Menkeu Dinilai Langgar Konstitusi

Bela Newmont, Menkeu Dinilai Langgar Konstitusi
Bela Newmont, Menkeu Dinilai Langgar Konstitusi
Ditegaskan Yanuar, pemerintah lewat Menteri Keuangan Agus Martowardojo seolah berhalusinasi dan menggunakan kriteria bersayap dalam realisasi pembelian saham pada Mei 2011 itu.

"Tapi, ada beberapa kriteria bersayap dalam standar yang sudah diantisipasi Agus Marto, seperti mengatakan akan di- IPO (Initial Public Offering). Tapi itu tidak ada dalam SPA (sales and purchasing agreement). Dengan demikian Agus Marto berhalusinasi karena tidak ada hukum mengikat," papar Yanuar.

Pada 6 Mei 2011, Nusa Tenggara Partnership B.V. (yang memegang saham Newmont Mining Corporation di PT Newmont Nusa Tenggara bersama-sama dengan Sumitomo Corporation of Japan) menandatangani kesepakatan pelepasan saham dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk pembelian sisa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 saham pada harga US$246,8 juta. PT NNT adalah operator tambang emas di Batu Hijau, NTB.

Selepas pembelian 7 persen saham PT NNT oleh PIP itu, struktur kepemilikan saham di PT NNT menjadi 49 persen milik Nusa Tenggara Partnership (NTPBV), 24 persen PT Multi Daerah Bersaing (MDB), 17.8 persen PT Pukuafu Indah, 7 persen Pusat Investasi Pemerintah, dan 2.2 persen milik PT Indonesia Masbaga Investama (IMI). Namun, kepemilikan 2.2 persen oleh IMI itu pun menuai masalah, karena diduga masih merepresentasikan pihak Newmont.

JAKARTA - Pemerintah Pusat dinilai cenderung berpihak pada kepentingan korporasi asing dalam perkara pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News