Belanja Infrastruktur Butuh Rp 4.796 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan utang pemerintah diklaim dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Nantinya, pertumbuhan perekonomian hasil infrastruktur diharapkan mampu menutup utang.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider C.H. Siahaan menjelaskan, infrastruktur yang mumpuni nanti berdampak positif pada penerimaan negara.
Dengan demikian, pemerintah akan mampu membayar utang yang jatuh tempo secara bertahap.
Untuk penyediaan layanan infrastruktur baru selama lima tahun, sejak 2015 sampai 2019, diperlukan anggaran Rp 4.796,2 triliun.
’’Dari jumlah itu, hanya sekitar 41,25 persen yang bisa dicukupi dari APBN/APBD,’’ ungkap Scenaider dalam seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Hotel Shangri-La Surabaya kemarin (15/8).
Penarikan utang selama lima tahun periode pemerintahan Jokowi-JK dilakukan secara ekspansif sejalan dengan program prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
’’Pemanfaatan utang untuk pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap dijaga masing-masing 20 persen dan lima persen terhadap APBN,’’ jelas Scenaider.
Peningkatan utang pemerintah diklaim dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
- Tol Cimanggis-Cibitung Diresmikan Dalam Waktu Dekat
- Tol Terpeka, Jalan Bebas Hambatan Pemacu UMKM Mengejar Ketertinggalan
- Pacu Pemerataan Pembangunan, Bank Mandiri Kucurkan Kredit Infrastruktur Rp 301,77 Triliun
- Gibran dan Pelayanan Masyarakat: Membangun Infrastruktur, Memajukan Kesehatan
- Anies Pilih Upgrade Infrastruktur Mikro untuk Rakyat Ketimbang IKN
- Menko Airlangga Sebut Pelabuhan Patimban jadi Urat Nadi Pengembangan Kawasan Rebana