jpnn.com, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut hingga saat ini belum ada investor yang tertarik untuk berinvestasi di lokasi ibu kota baru, di Kalimantan Timur.
Hal ini berdasarkan data yang dikeluarkan Online Single Submission (OSS).
"Belum kelihatan minat-minat investor ke arah sana kalau dilihat di OSS. Mungkin kalau di media sudah kelihatan ada investor yang tertarik untuk pembangunan, umumnya untuk pembangunan infrastruktur di sana," kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana di Jakarta, Senin.
BACA JUGA : Harga Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Melonjak, Pembeli Bawa Uang Bergepok-gepok
Menurut Husen, sesuai dengan yang disampaikan Kepala BKPM Thomas Lembong, tren investasi pada 2019 diproyeksikan akan mulai menggeliat dan meningkat.
Peningkatan tren investasi di penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) disinyalir terjadi karena perbaikan pelayanan serta iklim investasi yang juga membaik.
"Tren 2019 ini investasi PMDN maupun PMA akan meningkat karena ada perbaikan pelayanan, juga iklim investasi juga membaik," tegas Husen.
Pemerintah mengumumkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai kawasan calon ibu kota baru.
Pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur akan dibagi menjadi tiga bagian.
Pembangunan infrastruktur akan menjadi tiga kluster, pertama adalah mendesain kawasan, di mana rencana tata bangunan selesai pada 2019 atau minimal sampai 2020.
BACA JUGA :Korea Selatan juga Pernah Pindahkan Ibu Kota, Begini Hasilnya
Selanjutnya pelaksana dasar jalan, air, drainase dan sebagainya dimulai pada pertengahan 2020.
"Prasarana dasar seperti jalan, air termasuk bendungan untuk melayani ibu kota negara, kemudian pertengahan 2020 sudah masuk ke design and build. Kita mulai seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara common yaitu desain dulu baru tender tapi design and build jadi kontraktor dan konsultan jadi satu, kita kasih kriterianya seperti apa tapi cepat," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah sekitar Rp466 triliun. Dari jumlah itu, 19 persen akan berasal dari APBN yang terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta.
Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta dan BUMN. (adeirmajunida/ant/jpnn)
