Benny Susetyo Soroti Penegakan Hukum di KPK, Singgung Intervensi Kekuasaan

Hukum sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan praktis dan menghancurkan kekuatan demokrasi serta partai-partai politik yang seharusnya menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan.
"Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung manipulatif, dan hukum dijadikan alat pembenaran terhadap praktek-praktek yang tersembunyi dan relasi kuasa yang timpang.
Perilaku koruptif telah menjadi budaya di Indonesia karena supremasi hukum yang lemah," sambungnya
Benny pun menyoroti terkait penegakan hukum yang ada di KPK.
Lembaga antirasuah ini terlihat bisa diintervensi oleh kekuasaan.
Menurut Benny, demokrasi di Indonesia kian tergerus oleh perilaku pihak-pihak tertentu yang membelenggu reformasi dan memperparah korupsi yang sudah menjadi budaya.
"Hal ini diperparah dengan KPK yang telah diintervensi oleh penguasa dalam penanganan kasus-kasus korupsi," imbuhnya.
Hal ini, dilanjutkannya, menunjukkan independensi lembaga penegak hukum seperti KPK semakin tergerus oleh kepentingan politik, mengakibatkan penegakan hukum kehilangan keadabannya.
Pakar komunikasi politik Antonius Benny Susetyo menyoroti penegakan hukum di KPK
- LSM dan Mahasiswa Dinilai Berperan Penting sebagai Penyeimbang Kekuasaan
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- Polda Riau akan Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif yang Rugikan Negara Ratusan Miliar