Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebut usul pencopotan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menjadi ekspresi yang dijamin konstitusi.
Ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi yang menyikapi tudingan berijazah palsu melalui jalur hukum.
Soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, pengamat menilai kegagalan sebagian elite politik dan masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara…
Pengamat BRIN Syafuan Rozi menyebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berperan sangat strategis untuk memperkuat demokrasi sipil.
Pengamat Politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menjelaskan Wapres Gibran Rakabuming Raka berperan penting dalam merawat demokrasi.
Wapres Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki peran penting dan strategis untuk memperkuat demokrasi sipil di Indonesia.
Pada 9 April 2025, Bawaslu merayakan ulang tahun ke-17. Bawaslu konsisten mengawal demokrasi di Indonesia.
Indonesia bukan sekadar negara hukum biasa, melainkan negara hukum yang berkeadilan dan berketuhanan.
Konsorsium Jurnalisme Aman yang terdiri dari tiga organisasi–Yayasan Tifa, HRWG, dan PPMN–mengecam aksi teror terhadap media Tempo
Eks pimpinan KPK Saut Situmorang mengkritik pembahasan RUU Kejaksaan, RUU Polri, dan RUU TNI yang dinilai bermasalah.
Analis Ekonomi Politik Mardiyanto menyebutkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini solid dan demokrasi Indonesia bergerak…
Ketua Wantim NasDem Siti Nurbaya menyinggung sisi pentingnya pendidikan politik menyikapi program Remaja Bernagera (RBN).
Diskusi publik Nurani 98 dan Strategi Institute menyoroti RUU TNI yang dinilai bakal mengancam kebebasan, demokrasi, dan negara…
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), HAM, dan demokrasi.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengaku tidak mempermasalahkan aksi bertema Indonesia Gelap dengan membawa belasan tuntutan.
Kuasa hukum Maximus Tipagau, Siti Fatonah Nurhidayah menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini. Hal apa itu?
Ini alasan Eddy Soeparno setuju penghapusan ‘parliamentary threshold’ atau ambang batas parlemen empat persen, simak selengkapnya
Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan bicara soal kejahatan terorganisasi setelah Jokowi masuk moninasi pemimpin terkorup versi…
Lebih dari 60 universitas di Jerman menutup akun di X sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuatan anti-demokrasi
Koalisi masyarakat sipil menyoroti kewenangan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang dinilai membahayakan demokrasi dan HAM.
MPR memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan demokrasi di Indonesia.
JPNN.com 
