Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
jpnn.com - Pengamat hukum dan politik Dr Pieter C Zulkifli menilai isu tuduhan ijazah palsu kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjadi komoditas musiman yang terus dihidangkan saat suhu politik meningkat.
Padahal, kata dia, isu ini sejatinya telah berkali-kali dibantah dan dijelaskan secara terbuka oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pieter Zulkifli mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Menurutnya, tudingan itu justru secara terus menerus diangkat dengan narasi seolah-olah ada skandal besar yang ditutup-tutupi. Sekalipun, institusi akademik yang bersangkutan telah menegaskan Jokowi adalah alumni resmi Fakultas Kehutanan dengan skripsi dan rekam jejak akademik yang terdokumentasi.
“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam, kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (22/4).
Pieter mengajak publik melihat lebih dalam penyebab fitnah semacam itu terus muncul ke tengah-tengah publik. Termasuk, mencari sosok yang diuntungkan dari kegaduhan yang terjadi.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini ingin masyarakat berpikir lebih jernih agar demokrasi bisa terjaga dari erosi nalar dan etika. Apalagi, kata dia, kehidupan di era sekarang tidak kekurangan akses informasi.
“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” katanya.
Soal tuduhan ijazah palsu Jokowi, pengamat menilai kegagalan sebagian elite politik dan masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat.
- Dominasi Suasana
- Hadiri HUT ke-81 RI, Jokowi Pakai Adat Bali, Gibran Pilih Budaya NTT
- Senator Bustami Zainudin: Jokowi Layak Disebut Bapak Infrastruktur, Daerah Merasakan
- Menakar 663 Hari Kemudi Presiden Prabowo: Tinjauan Hukum, Ekonomi, dan Demokrasi Atas Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026
- Lihat Itu Gestur Jokowi dan Prabowo, Penuh Makna
- Bicara Saat Sidang Tahunan MPR, Ahmad Muzani Singgung Adab Menyampaikan Aspirasi
JPNN.com




