PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mendesak para penyelenggara negara untuk menerapkan etika bernegara yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Hal ini disampaikan para narasumber dalam Dialog Nasional bertajuk “Etika Bernegara Pancasila” yang digelar oleh DPP PA GMNI di Sekretariat PA GMNI, Jakarta, Sabtu (22/3). Acara ini sekaligus memperingati Dies Natalis PA GMNI.

Ketua Umum PA GMNI Prof Arief Hidayat mengatakan bahwa etika bernegara Pancasila merupakan seperangkat nilai yang mengatur tindakan pejabat negara dan publik dalam menjalankan tugas keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi.

“Etika ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Arief dalam sambutannya yang juga disiarkan secara daring ke seluruh cabang PA GMNI se-Indonesia.

Arief menambahkan, nilai-nilai etika bernegara tersebut semakin terabaikan. Padahal, Indonesia bukan sekadar negara hukum biasa, melainkan negara hukum yang berkeadilan dan berketuhanan.

“Dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya, kita harus disinari oleh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tanpa mengacu pada agama tertentu,” tegasnya.

Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, di antaranya Sukidi, Agus Widjojo, (Dubes RI untuk Filipina/Gubernur Lemhanas RI 2016-2022), dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Emeritus STF Driyarkara). Mereka sepakat bahwa Indonesia perlu kembali kepada pemikiran pendiri bangsa untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi saat ini.

Sukidi, pengamat kebinekaan, menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai sumber etika bernegara.