Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang

JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku banyak menerima keluhan sekaligus masukan dari para kepala daerah terkait upaya pemberantasan korupsi.Sebab, banyak kepala daerah yang takut atau ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, karena khawatir disebut korupsi.

"Saya tadi banyak mendapat masukan dari para gubernur, karena ternyata banyak gubernur yang ragu-ragu mengambil sebuah kebijakan karena khawatir akan menyalahi aturan atau dianggap telah melakukan praktik korupsi," ujar Presiden SBY saat menggelar konferensi pers usai membuka Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Gedung Depdagri, Jakarta, Kamis (11/12). Raker akan berlangsung hingga besok (hari ini, Jum'at, 12/12). Selain dihadiri para gubernur, termasuk Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP, nampak hadir para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan pemda masing-masing.

Menurut SBY, untuk merespon persoalan yang dihadapi para kepala daerah itu, dirinya akan segera berkoordinasi dengan para penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga para auditor seperti BPK, BPKP termasuk PPATK. "Saya akan segera berkoordinasi dengan semua pihak terkait, apakah kepolisian, kejaksaan maupun para auditor agar ada pemahaman ulang tentang pemberantasan korupsi," tegas SBY.

Ditegaskan SBY, pemahaman ulang bukan berarti para penegak hukum membiarkan terjadinya praktik korupsi di tanah air, hanya saja harus ada persepsi yang sama tentang apa yang disebut sebagai tindakan korupsi, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa membuat para kepala daerah terjerat kasus korupsi. "Apalagi di tengah upaya kita untuk mengatasi dampak dari krisis keuangan global ini. Para kepala daerah harus berani membuat keputusan yang cepat dan tepat. Namun bukan berarti kita tidak transparan atau tidak akuntabel," ulas Presiden.