Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang
Segera Revisi Keppres No 80/2003
Kamis, 11 Desember 2008 – 21:03 WIB

Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang
Masih terkait dengan upaya Presiden merespon kelambanan dan ketakutan para kepala daerah dalam mengambil sebuah kebijakan, Presiden juga menegaskan akan segera merevisi Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sebab, banyak kepala daerah yang mengeluhkan Keppres tersebut karena dinilai terlalu birokratis.
Baca Juga:
Para gubernur yang mendesak agar Keppres tersebut direvisi antara lain Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Gubernur Riau Rusli Zainal. "Keppres tersebut terlalu birokratis, sehingga menyulitkan kita untuk membuat sebuah terobosan untuk memacu pembangunan daerah," sebut Gubernur Riau Rusli Zainal.
Ditambahkan Presiden SBY, terkait upaya revisi itu, dirinya sudah memerintahkan Mensesneg Hatta Radjasa untuk mengkaji dan membuat draf Keppres yang lebih baik dan memudahkan para kepala daerah tanpa memberi peluang untuk berbuat korupsi.
Di sisi lain, Presiden SBY juga meminta para kepala daerah agar bersama-sama dengan pemerintah pusat menanggulangi kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran akibat krisis global ini. "Harus ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah agar tidak terjadi PHK besar-besaran," katanya. Gubri Rusli sendiri terkait masalah PHK ini, khususnya di Riau mengatakan bahwa dirinya terus melakukan langkah-langkah kongkrit, antara lain dengan menemui Wapres HM Jusuf Kalla. "Sejauh ini sudah banyak yang kita lakukan. Pemerintah pusat juga punya spirit yang sama dengan kita. Makanya kita berharap, tidak ada lagi PHK di Riau apakah itu di RAPP atau IKPP dan perusahaan lainnya," katanya.
Pada kesempatan itu, Gubri juga menyinggung soal percepatan pembangunan infrastruktur di Riau. Menurut Gubri, salah satu upaya untuk membantu masyarakat miskin dan mengurangi pengangguran adalah dengan membangun infrastruktur. "Makanya saya selaku katakan kepada para bupati dan walikota agar jangan sampai ada lagi dana yang idle. Penyerapan anggaran harus cepat sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ini juga sesuai dengan instruksi dari Presiden," pungkasnya.(eyd)
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku banyak menerima keluhan sekaligus masukan dari para kepala daerah terkait upaya pemberantasan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan