Berapa sih Jumlah RS Swasta Putus Hubungan dengan BPJS?
Sabtu, 07 Januari 2017 – 07:03 WIB
Jika memang ada proyek kesehatan yang harus dikorbankan untuk membayar iuran, daerah harus fleksibel dan memprioritaskan anggaran BPJS Kesehatan.
’’Kalau ternyata ada yang mengaku tak punya anggaran, tapi APBD kesehatan masih di bawah 10 persen, Mendagri harus memberi sanksi kepala daerah tersebut,’’ kata Timboel. (mia/bil/c10/ca)
Sejumlah daerah menolak mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke program jaminan kesehatan nasional (JKN), dalam hal ini Badan Penyelenggara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Yuk, Mampir ke Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area 88A, Banyak Fasilitasnya
- Pantau Layanan JKN di RSI Ibnu Sina Bukittinggi, Dirut BPJS Kesehatan Beri Apresiasi
- Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan Lewat Aplikasi BRImo, Mudah dan Supercepat!
- Dirut BPJS Kesehatan Ghufron Mukti Sabet Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024
- 7 Orang Jadi Tersangka Korupsi di RSUD Mukomuko, Sebegini Kerugian Negaranya
- Polrestabes Semarang dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan JKN jadi Syarat Pengajuan SKCK