Beri Gubernur Wewenang Batalkan Perda Kabupaten/Kota

Sedangkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Eko Prasodjo yang juga tampil sebagai pembicara mengatakan,  lebih dari 5000 Perda ternyata bertentangan dengan undang-undang. Guru besar di Universitas Indonesia itu menyebut mayoritas Perda bermasalah karena menciptakan biaya tinggi dalam kegiatan perekonomian dan tidak pro-investasi.

Parahnya lagi, kata Eko, kemampuan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan juga rendah akibat banyaknya aturan yang tumpang tindih. "Ini yang mengakibatkan investor jadi enggan berinvestasi," kata pria kelahiran Kijang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau itu.(ara/jpnn)