Biang Kerok Pilkada Mahal Bukan Rakyat tapi Politisi

Biang Kerok Pilkada Mahal Bukan Rakyat tapi Politisi
Biang Kerok Pilkada Mahal Bukan Rakyat tapi Politisi

Oleh karena itu, Lucius menyarankan agar DPR periode 2009-2014 tidak melahirkan suatu regulasi yang bisa mencoreng nama mereka.

"DPR periode 2009-2014 seharusnya menyelesaikan masa kerjanya tanpa perlu mencoreng diri sendiri dengan tinta merah. Karena melahirkan regulasi pilkada yang tidak progresif dan pro status quo," tandasnya. (gil/jpnn)

 


JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk disahkan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News