JPNN.com 
Birokrasi Minerba Masih Karut-marut, Perlu Tata Kelola Berkelanjutan
Sujono mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mencapai tata kelola minerba berkelanjutan.
Menurutnya, pengesahan UU Nomor 3 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu dari sekian kebijakan yang diterbitkan dalam memudahkan proses integrasi tata kelola minerba.
“Namun langkah pemerintah tersebut masih memerlukan kolaborasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Doktor baru di bidang kebijakan publik ini juga merekomendasikan, tata kelola berkelanjutan tidak hanya bisa diimplementasikan di minerba saja, tetapi di beberapa bidang. Seperti BUMN, bahkan dapat diterapkan di 542 pemerintah daerah.
“Disertasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam menjalankan sistem tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dalam seluruh aspeknya,” pungkas Sujono. (gir/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Birokrasi minerba di Indonesia masih karut marut, karena itu pemerintah dinilai perlu melakukan tata kelola berkelanjutan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kejagung Dinilai Tepat dalam Menetapkan Tersangka Korupsi Timah
- Permintaan Khusus Mendagri kepada Praja IPDN sebagai CPNS, Tegas
- Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik, ENTREV & ESDM Kolaborasi dalam Program Konversi Gratis
- Rektor Hadi Gelorakan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Seminar Nasional IPDN
- Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Penjara
- Dies Natalis ke-68, IPDN Konsisten Tingkatkan Daya Saing Praja
