Bisnis Penampungan TKI Ilegal Dibeking Penguasa? Kepala BP2MI Angkat Suara

Bisnis Penampungan TKI Ilegal Dibeking Penguasa? Kepala BP2MI Angkat Suara
Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada awak media di sebuah tempat penampungan TKI, Jalan Raya Hankam, Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (29/9) malam. Foto: Dean Pahrevi/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bisnis kotor penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal diduga dilindungi oknum yang memiliki kekuasaan.

Benny menyebut Indonesia kini tengah dalam keadaan darurat penampungan TKI ilegal.

"Mereka (penyalur TKI ilegal) dibekingi oleh oknum beratribut kekuasaan di negara ini. Termasuk oknum-oknum di BP2MI lembaga yang saya pimpin, bulan lalu saya pecat satu ASN yang terlibat dalam penempatan TKI ilegal," ungkap Benny kepada wartawan, Kamis (29/9) malam.

Benny menambahkan sunggug menyedihkan Indonesia yang memiliki Undang-Undang dan aparatur bisa kalah dengan mafia atau sindikat penampungan TKI ilegal.

"Negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, kuncinya itu, gampang untuk melakukan pencegahan TPPO ini, yang penting semua punya komitmen pada merah putih," ujar Benny.

Sebelumnya, BP2MI menggerebek sebuah tempat penampungan TKI ilegal di Jalan Raya Hankam, Jatisampurna, Kota Bekasi, Kamis (29/9) malam.

BP2MI menemukan sekitar 161 calon tenaga kerja wanita (TKW) diduga ilegal yang ditampung di tempat tersebut.

Para calon TKW itu berasal dari berbagai daerah, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Lampung.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bisnis kotor penampungan TKI ilegal diduga dilindungi oknum penguasa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News