BK DPR Terima Kunjungan Delegasi Partai Buruh Australia

Pembahasan tingkat I dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Kemudian pada tingkat II, RUU yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna.

“Penyusunan undang-undang di DPR melibatkan eksekutif yaitu pemerintah. RUU bisa disahkan jika ada kesepakatan antara kedua pihak, yaitu DPR dan pemerintah. Setelah disetujui bersama, RUU dikirimkan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan. Presiden diberi waktu 30 hari untuk melakukan penandatanganan. Jika lewat dari itu dan belum ditandatangani, RUU secara otomatis tetap sah menjadi UU,” jelasnya.

Sementara dalam pembahasan UU, DPR RI sangat terbuka menerima masukan dari masyarakat.

“Masyarakat sangat berperan dalam menyampaikan rancangan melalui Baleg atau perseorangan anggota. Mereka juga memiliki hak dalam memberikan masukan saat digelarnya RDPU,” jelas Indra.

Delegasi Partai Buruh Australia itu terdiri dari Ms. Georgia Philips (Ministerial Adviser to Meegan Fitzharris MLA), Mr. Tim Dymond (Organising and Strategic Researcher Officer at Union WA), Ms. Alison Byrnes (Adviser to Sharon Bird MP), Ms. Inge Stainlay (Adviser to Justin Eliot MP), dan Mr. Elia Hallaj (Project Officer, Australian Labor International). (adv/jpnn)