BK Juga ’Buru’ Nazaruddin

JAKARTA - Mantan Bendahara Umum DPP PD M Nazaruddin tidak hanya diburu oleh Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK). Politisi PD yang duduk di Komisi VII DPR RI ini juga terancam dikenakan sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPR RI, terutama dari aspek kehadirannya di parlemen.

“Memberi sanksi kepada anggota dewan yang absen dari beberapa sidang di DPR merupakan domain kita. Dan kita akan pertanyakan itu, sejak Pak Nazar menghilang,” kata Wakil Ketua BK Nudirman Munir kepada wartawan di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6).

Menurut Nudirman, pihaknya pun sudah mengirimkan surat kepada kesetjenan DPR agar segera menyerahkan absensi anggota dewan ke BK. “Kami sudah tiga kali berkirim surat ke Setjen agar menyerahkan absensi tiap komisi ke BK. Sayangnya, Setjen belum merespons itu,” ucapnya.

Nudirman pun menegaskan sanksi berat bagi Nazaruddin jika terbukti banyak bolos di berbagai agenda DPR, adalah akan dicopot dari keanggotaan DPR. “Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik UU 27/2009 maupun peraturan tata tertib maupun tata beracara,  itu ditentukan enam kali persidangan paripurna dan atau komisi atau tiga bulan berturut-turut, maka bisa di PAW-kan. Siapapun orangnya,” tegasnya.