BKN Kesulitan Mendata Honorer Nonkategori
jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengungkapkan alasan utama pemerintah menolak menyelesaikan masalah honorer selain K2. Selain merupakan amanat PP Manajemen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang memberikan batasan transisi hingga 2023, jumlah honorer nonkategori jumlahnya jutaan.
Hal ini akan menyulitkan pemerintah dalam pendataan dan penganggaran. Menurut Suharmen, menyelesaikan 438.590 honorer K2 saja butuh waktu yang sangat panjang, apalagi ditambah nonkategori.
"Kami tidak tahu asal usul mereka. Kalau dipaksakan harus dimasukkan dalam penyelesaian hingga 2023 ya sulit. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pemeriksaan data honorer nonkategori yang jumlahnya jutaan itu," kata Suharmen yang ditemui usai rapat Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Senayan, Senin (24/2).
Dia menegaskan, pemerintah punya komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Namun, bukan berarti seluruh honorer dimasukkan.
"Di rapat memang Wakil ketua Panja bilang soal usulan Badan Legislasi memasukkan honorer nonkategori. Namun, tadi kami sudah sampaikan keberatan karena jumlahnya terlalu banyak," katanya .
Dia menegaskan, untuk memasukkan honorer nonkategori ada banyak proses regulasi yang harus ditempuh. Berbeda dengan honorer K2 yang sudah jelas aturan mainnya dalam PP Manajemen PPPK. (esy/jpnn)
Bagaimana pemerintah bisa melakukan pemeriksaan data honorer nonkategori yang jumlahnya jutaan itu.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Guru PPPK Pengin Pindah ke IKN, BKN Merespons Begini
- Sisa P1 hingga P4 Bakal Diakomodasi di PPPK 2025? Cermati Penjelasan Dirjen Nunuk
- 559 Pegawai Terima SK PPPK, Sadly: Ini Bukan Akhir dari Perjuangan
- Ribuan Honorer Resmi jadi PPPK, Hj Indah: Jangan Sombong ya
- SK Pengangkatan PPPK Diserahkan, Formasi Jomplang Banget, duh Teknis
- Ribuan PPPK Lega, Hanya 5 Diputus Kontrak Kerja, Alasannya Jelas