BNP2TKI Makin Gencarkan Cegah Pengiriman TKI Ilegal, di Batam Terbongkar
Tepat pada hari Selasa (10/11), mereka pun dipulangkan ke rumahnya masing-masing oleh tim dari BP3TKI Jakarta. Keduanya mengaku kapok jika harus percaya dengan oknum-oknum yang akan merekrut mereka.
Saat ini mereka sudah paham mengenai proses penempatan kerja di luar negeri, sehingga ke depannya tidak akan mau lagi terbujuk oleh perekrutan TKI nonprosedural.
“Saudara saat ini sudah paham mengenai proses yang harus dilalui kalau ingin bekerja ke luar negeri. Bekerja ke luar negeri itu memang hak setiap warga negara Indonesia, namun harus didukung dengan dokumen kerja yang lengkap dan melalui prosedur yang benar,” kata Kepala BP3TKI Jakarta Gatot Hermawan.
Gatot menjelaskan bahwa pihak pemeritah siap membantu memberikan informasi mengenai lowongan maupun proses kerja di luar negeri. “Jadi, Saudara semua bisa bekerja dengan tenang, jika berangkat melalui prosedur yang berlaku,” imbuh Gatot .
BP3TKI Jakarta memulangkan Eli ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Karawang dan disambut oleh Kepala Seksi Penempatan Disnakertrans Kota Karawang Tatang Jumhana. Sesampainya di sana, Eli dijemput oleh pihak keluarga yang diwakili suami dan anaknya. H. Tatang Jumana.
Sedangkan Warniti diantar ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan disambut baik oleh Kepala Seksi Penempatan Disnaker Kabupaten Bekasi Mudiana, untuk selanjutnya diantar ke rumahnya dan diterima oleh pihak keluarga. (mas/jpnn)
JAKARTA - Praktik penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara illegal tampaknya masih marak terjadi di Indonesia. Demi meminimalisir
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI
- 5 Berita Terpopuler: Info Penting, Lulusan SMA Berpeluang dalam CPNS & PPPK 2024, tetapi Honorer Non-Database BKN Siap-Siap
- Bank DKI dan Perumda Pasar Pakuan Jaya Berikan Kredit Kepemilikan Tempat Usaha
- UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI Merespons, Singgung Indonesia Emas 2045