BP Batam Diingatkan Tidak Bermain Politik

jpnn.com - JAKARTA – Tanggapan pihak BP Batam atas pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dinilai tidak proporsional  dan diluar kepatutan. Pasalnya, pernyataan Tjahjo soal pembubaran BP Batam adalah demi perbaikan.  

“Apa yang disampaikan Mendagri haruslah dimaknai sebagai bagian dari upaya mewujudkan solusi permanen pemerintah, setelah selama ini terjadi tarik menarik kewenangan yang berkepanjangan di Batam,” kata  Mantan Anggota Tim Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam, Michael F Umbas dalam keterangannya, Sabtu (2/1).

Dikatakannya, permasalahan di Batam sangat banyak dan kompleks. Namun, selama ini tidak pernah ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Akibatnya, ada potensi kerugian sangat besar dari tahun ke tahun. 

Kondisi ini, lanjutnya, yang tengah berusaha diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi-JK. Karenannya, kata Umbas, sikap BP Batam yang seolah-olah mengumbar adanya keluhan investor terkait wacana ini tentu tidaklah beralasan. 

“Justru sebaliknya penguatan dari sisi regulasi, otoritas dan berbagai bentuk kemudahan berinvestasi di era Jokowi sudah dirasakan para investor dan pengusaha,” ucapnya.  

Lebih lanjut Umbas mengatakan, pihak BP Batam sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya saja. Tidak perlu berpolemik dengan  melontarkan pernyataan-pernyatan di media massa. “Sikap BP Batam terkesan hendak ikut bermain dalam tataran politis tentu kian kontra produktif. Jajaran BP Batam sebaiknya segera menghentikan pernyataannya di media sambil menunggu langkah pemerintah pusat selanjutnya," tegas dia.

Dia berharap di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat solusi komprehensif dan permanen terkait peran dan eksistensi Batam. “Batam seharusnya jadi penyeimbang geopolitik-ekonomi Singapura, karena sama-sama berada di posisi strategis di alur perniagaan global Selat Malaka,” tutup penulis buku 'Batam Komitmen Setengah Hati' itu. (dil/jpnn)