BPKP Turun Ke Daerah, Audit APBD
Jumat, 31 Mei 2013 – 22:37 WIB
Ditambahkan WamenPAN-RB Eko Prasojo, evaluasi biaya perjalanan dinas, konsinyering, dan belanja modal merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan adanya penetapan 98 daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi diharapkan ada perubahan dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga:
"Seluruh instansi daerah sudah harus melakukan efisiensi perjalanan dinas sebanyak 20 persen, tidak melakukan rapat di hotel, dan mengurangi pembelanjaan barang yang tidak penting," tegasnya.
Kedua petinggi KemenPAN-RB ini juga mencium ada penggunaan belanja modal untuk honor-honor PNS yang semestinya masuk di belanja pegawai. Akibatnya porsi belanja barang berkurang dan tergerus belanja pegawai.
"Ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Jadi harus kita atur lagi agar ada efisiensi," tandasnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA--Awal Juni ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Aparat Gabungan Amankan Homeyo, Pesawat Sipil Kembali Beroperasi di Bandara Pogapa
- Manfaatkan Dunia Digital untuk Berdagang, Belajar, dan Share Informasi
- 5 Berita Terpopuler: Daftar Verval Honorer BKN Keluar, yang Non-Database Jangan Berharap, soal PPPK Part Time Bagaimana?
- Eks Tim Mawar Buka Suara soal Rumor Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
- Pemerintah Terus Berupaya Memberantas Judi Online dan Pinjol Ilegal
- Sinkronisasi Data Korban Galodo Sumbar, BNPB: 61 Orang Meninggal