BPKP Turun Ke Daerah, Audit APBD
Jumat, 31 Mei 2013 – 22:37 WIB

BPKP Turun Ke Daerah, Audit APBD
Ditambahkan WamenPAN-RB Eko Prasojo, evaluasi biaya perjalanan dinas, konsinyering, dan belanja modal merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan adanya penetapan 98 daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi diharapkan ada perubahan dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga:
"Seluruh instansi daerah sudah harus melakukan efisiensi perjalanan dinas sebanyak 20 persen, tidak melakukan rapat di hotel, dan mengurangi pembelanjaan barang yang tidak penting," tegasnya.
Kedua petinggi KemenPAN-RB ini juga mencium ada penggunaan belanja modal untuk honor-honor PNS yang semestinya masuk di belanja pegawai. Akibatnya porsi belanja barang berkurang dan tergerus belanja pegawai.
"Ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Jadi harus kita atur lagi agar ada efisiensi," tandasnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA--Awal Juni ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Korea Selatan dan Australia Ramaikan Semarang Night Carnival 2025
- Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kejagung Perlu Diperpanjang
- WDR 2025, Cak Imin: Ayo Membudayakan Berolahraga
- Kemenaker Targetkan 50 Ribu Calon Pekerja Ikut Program Magang Nasional
- Pesepeda Ontel Tewas Tertabrak Brio di Semarang
- Niat Berwudu di Sungai, Samsul Anwar Malah Diserang Buaya