BPS Dorong Penurunan Kemiskinan Difokuskan di Jawa

BPS Dorong Penurunan Kemiskinan Difokuskan di Jawa
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menyeret gerobak melintasi kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Ilustrasi/foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Artinya, angka kemiskinan Indonesia mencapai 10,14 persen.

Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk menurunkan angka kemiskinan. Pertama ialah pengendalian harga.

Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Ketiga, hal yang tak kalah penting ialah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus.

Margo menegaskan program bantuan sosial atau bansos harus dipastikan tepat sasaran kepada orang yang sudah ditargetkan. Pemanfaatannya pun harus tepat, sehingga pemberian bansos akan berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

"Harapan kami agar nantinya mereka yang terpilih sebagai sampel otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dan bisa keluar dari garis kemiskinan karena telah mendapatkan bantuan sosial yang dimanfaatkan secara tepat," ujarnya di Jakarta, Senin (19/7).

Birokrat asal Blitar, Jawa Timur, itu menjelaskan garis kemiskinan nasional per kapita sebesar Rp 472.535. Artinya, pengeluaran per kapita di bawah angka itu dikategorikan miskin.

Namun, garis kemiskinan di tiap-tiap provinsi berbeda-beda. Sebab, hal itu tergantung pada pola konsumsi dan harga di masing-masing provinsi. 

Dia mencontohkan garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp 3,4 juta per rumah tangga per bulan. Adapun di Sulawesi Barat, garis kemiskinannya Rp 1,9 juta per rumah tangga per bulan.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, sedangkan angka kemiskinannya mencapai 10,14 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News