BSKDN Gandeng USAID guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

BSKDN Gandeng USAID guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di Aula BSKDN, Jakarta, Kamis (5/1). Foto: BSKDN

Program kerja sama selanjutnya yakni meningkatkan kapasitas pemprov untuk analisis data dan produksi pengetahuan, fasilitasi pertukaran dan replikasi inovasi daerah, penguatan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan.

Tak hanya itu, program ini juga menguatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan smart city dan transformasi digital.

"Kerja sama ini sangat penting, untuk merealisasikan beberapa tugas dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri terutama yang disampaikan melalui BSKDN untuk dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan resources berupa tenaga ahli dan bentuk yang lain yang kami dapatkan dari USAID-ERAT," ungkap Yusharto dalam siaran pers.

Selanjutnya, Yusharto mengaku pihaknya dengan USAID-ERAT juga akan meningkatkan fungsi pengukuran indeks yang dikembangkan BSKDN.

Upaya tersebut merupakan bagian dari subkegiatan penguatan sistem monev.

Adapun indeks yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

"Salah satu indeks yang kini sering ditanyakan kapan peluncurannya adalah IKKD. Ada beberapa kepala daerah yang mengutarakan kebutuhannya mengenai IKKD," jelasnya.

Yusharto menambahkan IKKD merupakan indeks yang mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan.

Program kerja yang diusung berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News