BSKDN Gandeng USAID guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Program kerja sama selanjutnya yakni meningkatkan kapasitas pemprov untuk analisis data dan produksi pengetahuan, fasilitasi pertukaran dan replikasi inovasi daerah, penguatan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan.
Tak hanya itu, program ini juga menguatkan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan smart city dan transformasi digital.
"Kerja sama ini sangat penting, untuk merealisasikan beberapa tugas dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri terutama yang disampaikan melalui BSKDN untuk dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan resources berupa tenaga ahli dan bentuk yang lain yang kami dapatkan dari USAID-ERAT," ungkap Yusharto dalam siaran pers.
Selanjutnya, Yusharto mengaku pihaknya dengan USAID-ERAT juga akan meningkatkan fungsi pengukuran indeks yang dikembangkan BSKDN.
Upaya tersebut merupakan bagian dari subkegiatan penguatan sistem monev.
Adapun indeks yang dikembangkan BSKDN meliputi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID).
"Salah satu indeks yang kini sering ditanyakan kapan peluncurannya adalah IKKD. Ada beberapa kepala daerah yang mengutarakan kebutuhannya mengenai IKKD," jelasnya.
Yusharto menambahkan IKKD merupakan indeks yang mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan.
Program kerja yang diusung berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT).
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah