Bu Mega Besok Berultah, Semoga Terus Berkiprah

Emir lantas merujuk kondisi demokrasi di era Megawati menjadi Presiden RI. “Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan,” tegasnya.

Mantan akademisi yang berkali-kali memimpin komisi keuangan dan perpajakan DPR itu mencontohkan, Nangroe Aceh Darussalam mengantongi sebagai daerah dengan otonomi khusus di era Megawati. Selain itu, pada era pemerintahan Megawati pula Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung.

Yang juga menjadi warisan penting pemerintahan Megawati adalah berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tanpa komitmen pada demokrasi, sulit dibayangkan hal-hal itu akan terealisasi,” tegasnya.

Karenanya Emir menegaskan, Megawati bukanlah sosok feodal. Alasan pertama karena feodalisme merupakan akar dari praktik-praktik korupsi dan mematikan kreativitas.

Kedua, feodalisme tidak cocok lagi dengan zaman keterbukaan dan egaliter seperti sekarang ini. Singkat kata, feodalisme baik sebagai sistem maupun praktik harus dilawan.

"Jadi, Megawati sama dengan sang ayah sama-sama antifeodalisme. Bung Karno sering menegaskan agar bangsa dan rakyat Indonesia melawan feodalisme," imbuh Emir.(ara/jpnn)