Bu Mufida Minta Pilkada 2020 Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.
Menurut dia, pertambahan kasus Covid-19 saat ini masih tinggi.
Catatan Sabtu (19/9) kemarin, pertambahan kasus Covid-19 memecahkan tertinggi dengan 4.168.
Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, tidak ingin Pilkada serentak 2020 menjadi ajang penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
"Terlebih lagi dalam aturan pelaksanaannya, masih membolehkan kampanye dalam bentuk konser yang pastinya akan menimbulkan kerumunan dan sangat sulit menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pendaftaran calon saja sudah banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan," ujar Mufida dalam keterangan resminya kepada awak media, Senin (21/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun berharap organisasi massa, aktivis sosial, dan masyarakat bisa satu suara untuk menunda Pilkada 2020.
Seperti yang telah dinyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menunda Pilkada 2020.
"Sementara di Indonesia kasus baru terus meningkat. Beberapa daerah yang akan melaksanakan Pilkada juga masuk dalam zona merah dengan penularan tinggi dan tingkat kematian juga tinggi seperti di Depok, Tangerang Selatan dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa," ujar Mufida.
Bu Mufida mengungkap adanya aturan terkait Pilkada 2020 yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan.
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Paslon Cecep - Asep Memenangi PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Kantor KPU Buru Sengaja Dibakar, Motif Pelaku Tak Disangka