Bu Mufida Minta Vaksin COVID-19 Digratiskan kepada Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menggratiskan vaksin COVID-19 kepada masyarakat.
Terlebih lagi kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac ke Indonesia beberapa waktu lalu dibebaskan bea masuk dan pajaknya senilai puluhan miliar.
Mufida, sapaan akrab Kurniasih Mufidayati mengingatkan, insentif bea masuk untuk vaksin tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.
"Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini seharusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat, yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/12).
Menurut Mufida, rencana 70 persen vaksin mandiri berbayar yang dikelola BUMN kurang tepat.
Ketua BPKK DPP PKS ini menyebut dalam pengadaan vaksin, pemerintah memang menunjuk PT Biofarma sebagai BUMN yang fokus dalam produksi vaksin.
Sementara itu sesuai Perpres Nomor 99 Tahun 2020, proses vaksinasi diamanahkan kepada Kemenkes.
Namun melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, 70 persen vaksinasi justru diberikan pelaksanaannya kepada Kementerian BUMN.
Mufida menyebut kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac ke Indonesia beberapa hari lalu dibebaskan bea masuk dan pajaknya senilai puluhan miliar.
- Vaksinasi Jadi Salah Satu Solusi Mencegah DBD
- Suhud Tolak Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar
- Sekolah Cendekia Harapan Membangun Gebrakan Positif, Inovasi dalam Krisis
- Dinkes Sumsel Minta 2.000 Vial Vaksin Sinovac ke Kemenkes
- Di Hadapan Komisi IX DPR, Menaker Paparkan Solusi Kurangi Kesenjangan Pasar Tenaga Kerja
- PKS Serius Kaderisasi Perempuan untuk Parlemen, Ini Buktinya