Tuduh Bu Risma Berulah Lagi buat Aturan soal UTBK SBMPTN, DPRD Geram
Dia meminta Risma dan anak buahnya untuk memfasilitasi adanya rapid test dan swab test gratis bagi calon mahasiswa yang ingin melakukan test UTBK-SBMPTN karena ini menyangkut dengan hak rakyat dalam hal pendidikan dan kesehatan.
"Mestinya kewajiban pemerintah memfasilitasi hal tersebut. Pemerintah harus hadir untuk hal yang bersifat pelayanan primer seperti rapid test dan swab," tegasnya.
Senada dengan Toni, Mahfudz meminta Risma harus turun tangan ketika rakyatnya kesusahan seperti ini.
Apalagi, Risma dikenal sebagai walikota yang paham atas kondisi rakyatnya, terlepas banyaknya pihak yang mengkritisi Risma yang dianggap kurang serius tangani Covid-19 di kota Surabaya.
Dia mengatakan, Pemkot tak perlu mengeluarkan peraturan baru untuk membantu rakyat. Namun, langsung dengan perintah wali kota untuk menyumbangkan alat tes yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya.
"Tidak perlu aturan baru. Cukup membantu atau menyumbang kit rapid testnya saja kan bisa. Ini bukan masalah penebusan dosa kesalahannya, tapi memang kewajiban pemerintah hadir untuk rakyatnya," katanya. (ngopibareng/jpnn)
Peserta UTBK Diwajibkan Rapid Test, DPRD Surabaya Geram
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
DPRD Kota Surabaya protes keras aturan baru dari Wali Kota Tri Rismaharini alias Bu Risma terkait UTBK SBMPTN.
Redaktur & Reporter : Natalia
- 4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024
- 25 PTN Jadi Penyelenggara SMMPTN-Barat 2024, Ada 750 Prodi Pilihan Bagi Calon Mahasiswa
- Mengharukan, Mensos Risma Berikan Motivasi Ibu dari Anak-anak Pengidap Gangguan Hati
- Hasto Sebut Mensos Risma Merasa Ada Ketidaknyamanan Saat Rapat Kabinet, Kenapa?
- Tanggapi Kekhawatiran soal Politisasi Bansos, Dradjad Wibowo PAN: Kewenangan Pemerintah
- Mensos Risma Tegaskan Kemensos Tak Lagi Salurkan Bansos Sembako Berupa Barang Sejak 2021