Bu Risma Bicara Kendala Penyaluran Bansos PEN, Hingga Parameter Kemiskinan

Pihaknya juga meminta perguruan tinggi memetakan daerah-daerah yang mungkin tidak sama persis dengan daerah lain.

"Perguruan tinggi akan memberikan masukan," katanya.

Terkait integrasi DTKS dengan kementerian/lembaga lain, Risma memastikan akan berkomunikasi dengan Kemendikbud, Kemenkes,  Kemenaker, Kemendes PDTT,  Bappenas, dan BKKBN.

"Untuk bersama-sama mengunakan data yang sama sehingga ke depan akan bisa kami petakan, sehingga ke depan bisa menjadi lebih terukur," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa memang yang menjadi perhatian komisinya adalah persoalan DTKS dari berbagai macam program perlindungan sosial. Baik itu PKH, BPNT / kartu sembako, dan BST.

"Saat rapat internal, salah satu yang selalu disampaikan anggota adalah tentang pendataan dan verifikasi data kemiskinan tersebut," kata Ace yang memimpin rapat.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan usulan melibatkan perguruan tinggi sangat bagus.

Hanya saja, kata Diah, bagaimana peran perguruan tinggi masuk dalam sistem pendataan yang sudah diatur secara normatif di undang-undang harus diperhatikan. "Sehingga terintegrasi dalam sistem undang-undang, nanti pasnya di mana," katanya dalam rapat. (boy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!