Bupati Ade Yasin Ditangkap KPK, Perhatikan Tangannya
"Tim pemeriksa yang terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek, di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor," beber Firli Bahuri.
Sekitar Januari 2022, KPK menduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim.
Ade Yasin disebut menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit oleh BPK Jabar akan berakibat opini disclaimer.
"Selanjutnya, AY merespons dengan mengatakan "diusahakan agar WTP"," ucap Firli.
Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK, Ini Deretan Tersangka Lainnya
Kesepakatan itu lantas direalisasikan setelah IA dan MA diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung.
"ATM kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan IA di mana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu," terang Firli.
Proses audit itu dilaksanakan periode Februari-April 2022 dengan hasil bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.
Bupati Ade Yasin ditangkap KPK setelah disangka menyuap oknum auditor BPK demi sebuah predikat wajar tanpa pengecualian (WTP. Begini konstruksi kasusnya.
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik