Bupati Banyuasin Suap 28 DPRD?

Bupati Banyuasin Suap 28 DPRD?
Basri menunjukkan surat pernyataan yang ditandatangani Amiruddin Inoed dan Rachman Hasan di kantor KPK, JL HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/7). foto: agus srimudin/jpnn.
Petikan isi surat itu ialah, surat pernyataan, kami yang bertandatangan di bawah ini, pertama nama Ir H Amiruddin Inoed (calon bupati Banyuasin), alamat Jl Merdeka No 01 Lingkungan IV RT 15/07 Kelurahan Pangkalai Balai, Kecamatan Banyuasin III, Banyuasin. Kedua, nama Drs A Rachman Hasan (calon wakil bupati Banyuasin), alamat Jl Veteran No 25 Padang, Sumatera Barat.

Sehubungan dengan pencalonan kami sebagai bupati dan wakil bupati Banyuasin masa jabatan 2003-2008, dengan ini kami bersepakat kepada para anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang memilih kami untuk menjadi bupati dan wakil bupati untuk masa jabatan 2003-2008, bahwa kami berjanji untuk menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang memilih kami dalam waktu 15 hari setelah terpilihnya kami sebagai bupati dan wakil bupati Banyuasin.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pangkalan Balai, 21 Juli 2008, yang membuat pernyataan calon bupati Banyuasin Amiruddin Inoed, dan calon wakil bupati Banyuasin A Rachman Hasan.

”Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa bupati dan wakil bupati Banyuasin sesuai isi surat pernyataan ini. Bukti ini sudah sangat jelas,” papar Basri kepada pers di gedung KPK disela-sela pemberian keterangan oleh anggota DPRD Banyuasin atas nama Sugeng dan mantan anggota DPRD HM Rasyid.

JAKARTA - Belum reda guncangan kasus dugaan gratifikasi alihfungsi hutan mangrove untuk pembangunan pelabuhan internasional Tanjung Api Api (TAA)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News