Bupati Ditangkap, Ketua DPR Minta Evaluasi Sistem Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bupati kerap berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baik itu karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) maupun penyidikan kasus korupsi.

Terbaru, KPK menangkap Bupati Cirebon, Jawa Barat (Jabar), Sunjaya Purwadi Sastra.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai ada yang salah dengan sistem demokrasi di Indonesia terkait sistem pemilihan kepala daerah langsung.

"Yang harus dievaluasi adalah sistem demokrasi kita sebagaimana semangat kawan-kawan," ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Legislator yang karib disapa Bamsoet itu mendorong  dilakukannya evaluasi terhadap sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung. Mulai dari pemilihan bupati, wali kota, gubernur serta wakilnya. 

"Itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji, karena biaya yang sangat tinggi," ujarnya.

Mantan wartawan akar persoalannya ada di sistem pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi. Menurut Bamsoet, tim ahli yang direkturnya sudah melakukan berbagai kajian. 

Alhasil, kata dia, kesimpulannya adalah politik biaya  tinggi yang ditimbulkan karena pemilihan langsung, itu menjadi akar persoalan mengapa masalah korupsi bagi para kepala daerah tidak pernah selesai.