Bupati Dony Dorong FAKN I Lahirkan 'Deklarasi Sumedang'

Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mataliti berharap FAKN menjadi agenda rutin dan mendapat dukungan nyata pemerintah pusat maupun daerah.

"Sebab amanat konstitusi yang mengikat semua elemen bangsa ini telah menyatakan dengan jelas bahwa negara memajukan kebudayaan nasional," ujarnya.

LaNyalla juga menegaskan menjadi kewajiban DPD memperjuangkan kearifan lokal melalui hak adat dan budaya nusantara untuk memastikan sejarah dan budaya mendapatkan tempat yang layak.

"Jika pemerintah melalui undang-undang tentang desa mengeluarkan APBN triliunan rupiah untuk seluruh desa, maka sudah sewajarnya pemerintah mengeluarkan pembiayaan rutin untuk entitas kerajaan dan kesultanan nusantara. Tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Desa," kata LaNyalla.

Hadir pada acara tersebut Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara Dra. Hj. Yani WSS Koeswodidjaja, Sri Radya Karaton Sumedang Larang H. Rd. I. Lukman Soemadisoeria, para raja dan sultan seluruh nusantara, unsur Forkopimda, dan para tamu undangan. (mrk/jpnn)