JPNN.com 
Bupati Tasik Lakukan Pertemuan Tertutup dengan KPK
Maka dari itu, Uu akan menguatkan dan mengintruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih.
”Jadi di samping e-government harus ada clean government juga. Termasuk harus memberikan reward kepada mereka yang benar-benar mampu melaksanakan clean dan e-government,” ungkap dia.
KPK pun mengimbau agar Pemkab Tasikmalaya memberikan sanksi terhadap mereka yang tidak mampu dan tidak berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.
Maka, kata dia, saat ini pihaknya menguji para pejabat baru yang mengisi Struktur Organiasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.
”Mampu tidak untuk bersama-sama berkomitmen dengan kami dalam pencegahan korupsi,” jelasnya.
KPK pun mengingatkan dalam pengadaan barang dan jasa,Pemkab Tasik harus benar-benar melaksanakan sesuai aturan dan prosedur.
”Jadi sekali lagi Uu Ruzhanul Ulum selaku bupati Tasikmalaya berkomitmen untuk pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs Abdul Kodir MPd mengatakan tindak lanjut dari pertemuan dengan KPK yaitu Pemkab Tasikmalaya melaksanakan rapat bersama kepala SKPD di ruang rapat Bupati Setda Kabupaten Tasikmalaya kemarin.
Rumah dinas Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum didatangi sejumlah orang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/1) pagi.
- KPK Ingatkan Pihak Maktour Travel agar Kooperatif pada Panggilan Hukum
- KPK Geledah Rumah Adik SYL terkait Pengusutan Kasus Korupsi
- KPK Dalami Aliran Uang Suap yang Diterima Pihak PT Antam
- KPK Mulai Proses Vendor Pengadaan Rumah Jabatan DPR
- Rumah Mewah SYL di Makassar Disita KPK
- Kembangkan Kasus Proyek Fiktif di Amarta Karya, KPK Menahan 2 Tersangka Baru
