Bupati Terbitkan Surat, Nasib 12.800 Honorer Terancam
Politikus Golkar itu menilai surat yang diterbitkan bupati Rohil bertolak belakang dengan upaya pemerintah bersama DPR mencarikan jalan bagi tenaga honorer termasuk kategori II agar bisa diangkat menjadi CPNS. Karena itu Tabrani akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat, terutama menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui rapat kerja di DPR pada 22 Oktober mendatang.
"Saya berharap pada pemerintah pusat, terutama menteri PAN-RB supaya hal seperti ini diselesaikan. Karena ini banyak sekali rakyat yang sengsara, tersiksa oleh keputusan bupati ini," tegasnya.
Tabrani menambahkan, berdasarkan informasi yang dia peroleh, sekitar 12.800 orang tenaga honorer itu terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan tenaga administrasi. Masa kerja mereka sudah belasan tahun.
"Mereka ada yang bekerja selama sepuluh tahun, 20 tahun, itu termasuk K2 juga. Jumlah K2 yang kami perjuangkan di Komisi II untuk diangkat (menjadi CPNS) lebih dari 400 ribu orang," tegasnya.(fat/jpnn)
Nasib 12.800 tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir, Riau terancam karena bupatinya menerbitkan surat tentang evaluasi status mereka menusul defisit APBD.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK Diumumkan Setelah Ombudsman Minta Penundaan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- 5 Berita Terpopuler: Nasib Honorer Digantung, ORI Buka Suara, Sulit jadi Orang Terpilih Seperti PPPK
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung