Bursa Pimpinan DPD Mulai Memanas
Minggu, 27 September 2009 – 23:07 WIB

Bursa Pimpinan DPD Mulai Memanas
JAKARTA - Persaingan untuk memperoleh jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 bakal seru. Prediksi semula bahwa hanya akan ada rivalitas di antara dua Wakil Ketua DPD, masing-masing Irman Gusman dan Laode Ida, pada akhirnya akan lebih ketat karena hadirnya beberapa anggota DPD terpilih yang menyatakan siap untuk memimpin DPD. Guna memperoleh dukungan, Fatwa juga mengaku telah mengunjungi 30 provinsi dan 120 orang anggota DPD terpilih. "Saya satu-satunya calon ketua DPD yang telah berkeliling ke 30 provinsi di seluruh Indonesia. Saya memahami berbagai permasalahan di daerah dan cara-cara menyelesaikannya, sambil berjuang untuk menjadikan DPD sebagai lembaga yang memiliki kekuatan dan bisa dilihat hasil kerjanya secara nyata bagi masyarakat daerah," katanya pula.
Di antara nama-nama yang sudah mendeklarasikan diri mereka itu, antara lain tercatat Aryanti Baramuli Putri yang mendeklarasikan diri Minggu (27/8) ini. Selain itu, juga ada AM Fatwa yang sudah menggalang dukungan dari semua anggota DPD, berikut Poppy Dharsono, serta yang terakhir Ratu Hemas.
Baca Juga:
AM Fatwa, di sela-sela menerima aspirasi dari Presidium KAHMI, Dr Asri Harahap, yang mendukung pencalonannya, menyatakan siap untuk memimpin DPD. "Saya maju karena DPD membutuhkan pimpinan dengan spesifikasi khusus, seperti pengalaman di dunia politik, senioritas dan kemampuan lobi ke parpol," ujar Fatwa, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (27/9).
Baca Juga:
JAKARTA - Persaingan untuk memperoleh jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2009-2014 bakal seru. Prediksi semula bahwa hanya akan
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026