JPNN.com

Butuh Saling Percaya Mengelola Otsus Papua

Selasa, 10 September 2019 – 21:36 WIB Butuh Saling Percaya Mengelola Otsus Papua - JPNN.com
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha (kiri) dan Ketua BK DPD RI Mervin Sadipun Komber (kedua kanan) saat diskusi Forum Legislasi tentang Dana Otsus Papua di kompleks Parlemen, Selasa (10/9). Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha menilai harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah dalam mengeloa otonomi khusus (Otsus) Papua. Dengan demikian dana Otsus yang digelontorkan pemerintah harus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

“Ada keinginan pemerintah agar Papua tidak terpisahkan dari NKRI dan tambah kemakmuran. Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik," kata Satya saat diskusi Forum Legislasi tentang Evaluasi Dana Otsus Papua di kompleks Parlemen, Selasa (10/9) siang.

Pembahasan tentang dana Otsus itu tidak lepas dari wacana berakhirnya pemberian dana Otsus pada tahun depan dan juga kerusuhan yang terjadi di Papua-Papua Barat beberapa waktu lalu.

Dalam diskusi tersebut, Satya selaku pimpinan komisi yang membidangi pertahanan dan politik luar negeri menekankan agar pihak-pihak luar berhenti memprovokasi Papua. Sebagai contoh, ia menyebut manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

Menurutnya, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu," katanya.

Dia menilai ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor. Karena itu menurut dia, pemerintah Indonesia harus tegas terkait apa yang dilakukan Benny Wenda karena menyangkut kedaulatan NKRI.

"Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita tegas bagaimana mempertahankan NKRI," katanya.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...