Caleg Kerap 'Ditodong' Dukung Pemekaran

JAKARTA- Kasus unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut 3 Februari 2009 silam tampaknya tidak mengendorkan aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Aspirasi pemekaran tetap marak, terbukti banyak calon legislatif (caleg) yang saat kampanye 'ditodong' masyarakat untuk mau mendukung pemekaran saat duduk di kursi wakil rakyat nantinya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (DPP PG) Burhanuddin Napitupulu menceritakan pengalamannya saat berkampanye.

"Di beberapa tempat, masyarakat menyatakan mau memilih saya asalkan saya mendukung pemekaran yang ada di daerah itu. Ini sering terjadi dan juga dialami oleh sejumlah caleg lainnya," ungkap Burhanuddin Napitupulu saat menjadi pembicara pada diskusi yang digelar di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Jumat (19/3).

 

Menghadapi todongan seperti itu, Burhanuddin mengaku tidak langsung menjawab mau atau tidak. Katanya, justru pada kesempatan seperti itu dirinya bisa menjelaskan kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran bahwa pemekaran harus dilakukan secara hati-hati. "Saya jelaskan terlebih dahulu persoalan di tingkat nasional. Kita tak mau memberikan kebohongan publik dengan menjawab iya, iya, iya, tapi akibatnya malah tidak baik," ujarnya bercerita. Hanya saja, caleg untuk DPR dari daerah pemilihan Sumut I ini tidak menyebutkan masyarakat di daerah mana yang menodongnya itu.

 

Lebih lanjut dia bercerita, banyak caleg yang begitu saja menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemekaran suatu daerah ketika nantinya duduk di DPR. Padahal, lanjut Burhanuddin, dari hasil evaluasi terhadap 479 daerah hasil pemekaran, sebanyak 80 persennya dinyatakan gagal. "Angka itu gagal pada aspek kemampuan ekonomi. Padahal, ekonomi merupakan inti persoalan bangsa," tandas Burnap, panggilan akrabnya. Golkar mendorong pemerintah agar pada 2009 ini menyelesaikan grand disign pemekaran daerah, guna menentukan berapa jumlah daerah otonom yang ideal.