Calon Hanya Dua Pasang Relatif Lebih Rawan

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terus mengikuti dinamika yang terjadi di seluruh daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2015. Langkah yang sudah dan terus dilakukan antara lain melakukan pemetaan potensi konflik.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Mayor Jenderal Soedarmo menjelaskan, dari hasil pemetaaan, secara umum belum terlihat potensi konflik.
"Potensi konflik dari hasil pemetaan tak terlalu. Belum ditemukan potensi konflik besar. Ya gejala belum ada," ujar birokrat yang lama berkecimpung di dunia intelijen itu.
Pria berbadan tegap itu menguraikan, pemetaan konflik juga dilakukan berdasar jumlah pasangan calon yang akan maju di pilkada. Menurutnya, jika pasangan calon hanya ada dua, maka itu perlu mendapat perhatian khusus.
"Contoh pasangan yang bertarung hanya dua pasangan calon. Mereka akan head to head. Nah situasinya akan berbeda dengan misalnya kalau tiga pasangan calon. Tentu, pemantauan dan antisipasinya berbeda," ulas Soedarmo.
Dijelaskan, jika pasangan calon hanya ada dua, maka "persaingan" yang terjadi akan mengerucut. Yakni, massa pendukung lebih terkonsentrasi ke dalam dua blok.
"Jadi dua kubu saja. Kalau yang tiga pasangan calon kan tidak begitu terkonsentrasi, justru terbagi. Hal lain yang perlu diwaspadai, misalnya sudah dua calon, tapi ada perbedaan primordialisme," ulasnya.
Soedarmo menjelaskan, faktor primordialisme berupa kebanggaan rasa kedaerahan yang tinggi ketika hanya ada dua calon, maka itu yang harus diwaspadai. "Karena ini bisa jadi permasalahan," pungkasnya. (KJ/sam/jpnn)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri terus mengikuti dinamika yang terjadi di seluruh daerah
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu
- Soal RUU Perampasan Aset, Dave Golkar: Kami Siap Membahas