Capai Konsensus, ASEAN Bakal Turun Tangan Selesaikan Krisis Myanmar
Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas, sehingga kekerasan harus segera dihentikan guna memulihkan kembali demokrasi dan stabilitas di Myanmar.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari 2021.
Pihak militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan HAM di Myanmar.
Unjuk rasa pembangkangan sipil yang hampir setiap hari dilakukan untuk menentang kudeta Myanmar, ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan hingga menewaskan ratusan orang.
Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), korban tewas dalam unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang. (ant/dil/jpnn)
Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN terkait krisis di Myanmar antara lain
Redaktur & Reporter : Adil
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan
- Para Menteri Keuangan ASEAN Sepakati Visi Single Window
- Vietnam Dinilai Berpotensi Jadi Naga AI Asia Tenggara
- Dunia Hari Ini: Australia Akan Menggelontorkan Dana $2 Miliar untuk Asia Tenggara
- ASEAN Mulai Susun Rencana Strategi MEA 2026-2030, Begini Usulan Indonesia
- Junta Berlakukan Wajib Militer, Warga Sipil Myanmar Dalam Bahaya