Catat! Masa Tinggal di Rusun Tidak Dibatasi
Sementara kategori masyarakat tidak terprogram yang bisa mendapatkan rusun merupakan MBR yang memenuhi syarat. Dia menjabarkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya, memenuhi ketegori sebagai MBR, memiliki KTP DKI, memiliki penghasilan, memiliki NPWP, sudah menikah, tidak memiliki tempat tinggal, serta sanggup membayar sewa menyewa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp 5 triliun untuk pembangunan rusun pada tahun 2017 mendatang. Alokasi tersebut merupakan nilai tertinggi dalam APBD 2017 mendatang.
Sebelumnya anggaran rusun tahun lalu hanya sebesar Rp 3,1 triliun. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono saat menjabat pernah mengatakan, dalam APBD 2017 alokasi tertinggi yakni untuk infrastruktur.
"Sebagaimana komitmen pemerintahan dalam RKPD, penataan Jakarta Baru, alokasi tertinggi untuk semua infrastruktur," kata Sumarsono, kala itu. Salah satu pembangunan infrastuktur yang menjadi fokus Pemprov DKI adalah rusun.
Ditargetkan tahun depan bisa membangun hingga 11.105 unit rusun. Sebagian merupakan proyek lanjutan dari tahun ini. Namun beberapa diantaranya adalah proyek single years yang sudah dimulai proses lelangnya.
Seperti diketahui DPRD DKI Jakarta baru saja mengesahkan APBD 2017 sebesar Rp 70,19 triliun. Sejak awal Januari mendatang anggaran sudah bisa digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (wok)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menegaskan bahwa tak ada pembatasan waktu tinggal di rumah susun (rusun). Sesuai
Redaktur & Reporter : Adil
- Pemprov DKI Klaim RW Kumuh Berkurang 7 Persen dalam 5 Tahun Terakhir
- Pempus Disebur Bakal Hibahkan Wisma Atlet ke Jakarta
- Gegara Ini Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga
- Siap-Siap, ASN DKI yang Bolos Bakal Dapat Sanksi Tegas Dari Heru Budi
- Heru Budi Tegaskan tidak Ada WFH Bagi ASN Pemprov DKI Jakarta
- ASN DKI Diminta Tak Perpanjang Libur Lebaran, Heru: Tanggal 16 Saya Akan Sidak