Cawalkot Mesti Punya Duit Rp20 Miliar

BOGOR - Tradisi politik "dagang sapi" jelang hajatan demokrasi lima tahunan, tak bisa dihindari para calon walikota (cawalkot). Bagi kader partai politik (parpol), mungkin dimudahkan dengan adanya kedekatan struktural. Tapi bagi kalangan eksternal, maka harus rela merogoh kocel dalam-dalam.

Dalam politik "dagang sapi" dikenal istilah untung depan dan untung belakang. Untung depan untuk transaksi "mahar" atau dana pemenangan selama Pilkada digelar. Sementara untung belakang untuk transaksi setelah cawalkot tersebut berhasil menang, biasanya berupa jatah proyek APBD.

“Bila cawalkotnya kader parpol, biasanya dibangun kontrak politik jangka menengah, sehingga bisa bisa menggakses APBD. Bila cawalkotnya dari nonparpol, misalnya birokrat, bisanya beli putus tanpa pembicaraan jangka menengah lebih detail. Bisa dibilang beli putus,” kata sumber Radar Bogor (Grup JPNN) dari lingkungan parpol Kota Bogor.    

Celakanya, saat perahu parpol terbatas, kemunculan cawalkot justru tak terbendung. Paling banyak dari kalangan birokrat, dari mantan sekda, sekda aktif, asisten daerah, kepala dinas, hingga kepala bagian ikut memproklamirkan diri sebagai cawalkot Bogor.