Cegah Korupsi, NasDem Tak Potong Gaji Kader Di Parlemen

Cegah Korupsi, NasDem Tak Potong Gaji Kader Di Parlemen
Bendera Nasdem. Foto: Ist

Peneliti Formappi Lucius Carus menilai semua upaya yang dilakukan parpol untuk mencegah praktik korupsi itu perlu diapresiasi. Yang penting, kata dia, bagaimana komitmen dan konsisten itu berjalan.

"Tak hanya soal hubungan antara partai dan kader, lagi tak hanya soal tidak menggunakan mahar atau tidak menerapkan iuran ke partai dari anggota DPR, tetapi beranikah Partai membuka semua laporan keuangannya kepada publik," katanya.

Dia menekankan sama, komitmen itu hanya layak dipercaya jika publik tak hanya dijejali dengan jargon-jargon tetapi langsung membuktikan bagaimana parpol mengelola keuangannya transparan.

Terhadap hal ini, NasDem, menurut Johnny G Plate mengatakan, dengan tak adanya pemotongan gaji, partainya ingin membuktikan bahwa gerakan perubahan restorasi Indonesia itu bukan hanya slogan saja. Diharap, ini bisa menguranggi potensi korupsi.

"Setidaknya caleg tidak ada beban finansial yang harus dipertanggungjawabkan atau dibayar kembali. Nasdem juga tidak akan mengambil uang kepada caleg yang terpilih dan duduk di parlemen. Tidak ada pungutan uang atau potong gaji untuk membiayai partai," kata Johnny.

Profesionalisme dan Moralitas
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga menekankan, profesionalisme yang menjadi patokan di NasDem, untuk kadernya, harus diimbangi dengan moralitas. Jadi, kata dia, kalau ada yang mengatakan NasDem antikorupsi, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab.

"Pakta integritas simpan jauh-jauh karena kita bukan lagi dalam fiskursus masalah antikorupsi, kita ingin bangsa ini harus meminimalisir praktik korupsi, tapi ini bukan kerjaan satu-satunya, memberantas korupsi," kata Paloh.

Paloh menambahkan, banyak pekerjaan rumah yang tak kalah penting untuk membangun kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban.

Pemberantasan korupsi adalah kewajiban semua. "OTT kita mengelus Dada, kalau setiap minggu dicopot, ada yang salah, NasDem menyatakan kesedihannya. Kita dukung giat pemberantasan korupsi tetapi kita ingatkan bahwa preventif jauh lebih penting daripada gerakan represif," tuturnya.

Aturan tegas yang diterapkan terhadap para kader yang terlibat korupsi, menjadi salah satu upaya positif untuk mengembalikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap parpol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News